Makalah Islam dan Politik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Umat muslim, dalam hidupnya berpegangan teguh pada Al-Qur’an dan Al- Hadits sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat muslim tidak perlu khawatir menjalani persoalan hidup. Segala apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaman termuat didalam pedoman tersebut. Bahkan dalam Al- Qur’an dan Al- Hadits permasalahan politik juga tertuang didalamnya.diantaranya membahas : prinsip politik islam, prinsip politik luar negeri islam. Baik politik luar negeri dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

Prinsip- prinsip politik yang tertuang dalam Al- Qur’an dan Al- Hadits merupakan dasar politik islam yang harus diaplikasikan kedalam system yang ada. Diantaranya prinsip-prinsip politik islam tersebut :

1. Al- Imron : 159 dan Al- Syura : 38 ( keharusan menyelesaikan masalah ijtihadnya dengan damai

2. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat ( Al- Mu’min : 52 )

3. Ketetapan menunaikan amanat dan melaksanakan hukum secara Adil ( Al- Nisa’ : 58 )

4. Kewajiban menaati Allah dan Rosulullah serta Ulil Amr ( Al- Nisa’ : 59 )

5. Kewajiban mendamaikan konflik dalam masyarakat Islam ( Al- Hujarat :9 )

6. Kewajiban menahankan kedaulatan Negara dan Larangan Agresi ( Al- Baqarah : 190 )

7. Kewajiban mementingkan perdamaian dari pada permusuhan ( Al- Anfal : 61 )

8. Keharusan meningkatkan kewasdaan dalam pertahanan dan keamanan ( Al- Anfal : 60 )

9. Keharusan menepati janji ( Al- Nahl : 91 )

10. Keharusan mengutamakan perdamaian diantara bangsa- bangsa ( Al- Hujarat : 13 )

11. Keharusan peredaran harta keseluruh masyarakat ( Al – Hasr : 7 )

Islam juga memiliki politik luar negeri. Tujuan dari politik luar negeri terssebut adalah penyebaran da’wah kepada manusia dipenjuru dunia, mengamankan batas teritorial umat isalam dari fitnah agama, dan system jihad fisabilillah untuk menegakan kalimat Allah SWT. Jadi politik bermakna instansi darinegara untuk keamanan kedaulatan negara dan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan islam mengenai politik yang menhalalkan segala cara ?

2. Bagaimana pendapat islam tentang pemerintah yang otoriter ?

3. Bagaimana pandangan islam tentang perang islam melawan negara barat ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pandangan isalam tentang politik yang menghalalkan segala cara

2. Mengetahui pandangan islam tentang pemerintahan otoriter

3. Mengetahui pandangan islam tentang perang Negara Islam dengan Negara Barat

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pandangan Islam Mengenai Politik Menghalalkan Segala Cara

Politik berasal dari bahasa latin politicos atau politicus yang berarti relating to citizen ( hubungan warga negara ). Sedangkan dalam bahasa arab diterjemahkan dalam kata syiyasah, kata ini diambil dari kata saasa- yasuusu yang diartikan mengemudi, mengendalikan dan mengatur ( M Quraish Shihab, 2000) dalam politik terdapat negara yang berperan sebagai institusi yang mengatur secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintahan dalam melakukan tugasnya. Maka dapat disimpulkan politik politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi.

Beberapa prinsip politik islam berisi : mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, menaati Allah, Rosulullah dan Ulil Amr dan Menepati janji. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ibn Abdil- Barr

أجمعوا له العالمين من المؤمنين واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد
Hendaklah kamu adakan kerapatan dengan orang-orang yang beriman, dan adakan lah permusyawaratan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan dengan fikiran sendiri

Dari beberapa prinsip diatas yang berkorelasi dengan Politik, menggambarkan umat islam dalam berpolitik tidak lepas dari ketentuan- ketentuan tersebut. Berpolitik dalam Islam tidak dapat tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Maka dapat disimpukan bahwa politik Islam memiliki kepentingan mengurus kepentingan Rakyat atau sering kita sebut dengan kepentingan Umat yang didasari prinsip- prisnsip Agama.

Korelasi pengertian politik Islam dengan pengertian politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangagat bertentangan. Islam mengajarkan dalam berpolitik untuk mengautamakan bermusyawarah demi terwujudnya kedaulatan untuk bersama, bukan kemenangan untuk individu atau lebih mudah lebih mementingkan diri sendiri, selaras dengan dasar Negara kita yaitu Pancasila sila ke- empat dan ke-lima. Yang disebutkan kerakyatan yang dipimnpin oleh Hikmat dalam permusyawaratan perwkilan dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat indonesia. Sudah jelas bahwa dengan landasan yang ada diatas Islam Menolak adanya Politik yang Menghalalkan segala cara demi kepentingan individu bukan demi kepentingan bersama atau masyarakat.

2.2 Pandangan Islam Mengenai Pemerintahan Otoriter

Dari prinsip- prinsip islam dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Pemerintahan adalah memberi kesejahteraan kepada rakyatnya sehingga seluruh rakyatnya dapat menerima hak- haknya sebagai warga negara seperti konsep Pemerintahan demokrasi yang ber orientasi dari pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka logika yang dapat diperoleh dalam islam meruopakan kegiatan demi kesejahteraan masyarqakat. Apabila pemerintahan telah beralaih fuangsi menjadikan kekuasaan sebagai penyalahgunaan maka pemerintyahan tersebut dikatakan tidak sehat.

Beberapa pemerintahan yang menjadi perdebatan diantara pemikir. Setelah sepen inggal rosul bentik pemerintahan di madinah dipegang abu bakar sehingga yang terakhir adalah Ali bin Abi Tholib. Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh para sahabat ini adalah system khalifah. Dalam bentuk pemerintahan, system khalifah bentuk kekuasaannya tidak dijalankan secara demokrasi tapi secara turun temurun atau penunjukan. Dari seseorang yang berkuasa atau disebut khalifah Ibnu Khaldum ( 1406 M ) mengatakan kekhalifahan atau kerajaan adalah khilafah Allah diantara manusia bagi pelaksanaan diantara manusia. Al Mawaidi ( 1058 M ) dalam bukunya Al- Ahkam Al- Shultaniyah mengatakan bahwa pemilihan atau penunjukan khalifah mesti diikuti bai’at masyarakat. Muhammad Rasyid Ridhha dalam bukunya Al Khalifah dan Al Amanah menyatakan system khalifah perlu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Sebagai umat Islam yang menjadikan para sahabat sebagai suri tauladan, tentunya kita harus mencontohkan ajaran dan tindakan mereka. Pada inti permasalahannya setiap pemerintahan harus dapat melindungi , mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerinthan yang tidak mengabdi pada rakyatny, sehingga pemerintahan adalah otoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip- prinsip Islam.

2.3 Pandangan Islam Tentang Perang Negara Islam dengan Negara Barat

Politik Islam tidak dapat lepas dari Politik Luar Negeri. Hal ini karenakan seperti yang dikatakan oleh Ali Abdul Halim Mahmud (1998) terdiri atas dasar- dasar kuat yang mempunyai tujuan yang sudah jelas. Anatara lain :

1. Menyebarkan da’wah keseluruh dunia

2. Mengamankana batas- batas teritoorial negara dan umat Islam dari fitnah dan gangguan- gangguan musuh.

3. Mengaplikasikan system jihad fisabilillah untuk menegakan kalimat Allah SWT.

Prinsip yang digunakan politik islam diluarnegeri :

1. Pokok dalam hubungan adalah perdamaian

2. Tiadk memutuskan hubungan damai antar negara kecuali karena alesan yang mendesak atau darurat

3. Membuat kaidah- kaidah hubungan luar negeri perang dengan tujuan mengurangi penderitaan

4. Membuat kaidah- kaidah hubungan luar negeri tetap dalam keadaan damai dan menjamin kedamaian itu.

5. Membuat syarat – syarat bila negara mau diakui negara lain

6. Mengumumkan ketentuan-ketentuan perang bila sampai itu terjadi agar tetap pada tujuan yang benar.

Politi islam di luar negeri berlangsung dalam keadaan damai dan perang. Dalam hubungan politik damai antara negara harus mampu menjaga keamanan, kepercayaan dan perdamaian. Sedangkan dalam politik islam di luar negeri dalam kedaan perang adalah hanya boleh terjadi apabila dalam hubungan politik tersebut ada upaya memerangi Islam, menghalangi da’wah dan merekan yang meyerukan untuk tidak mendengarkan da’wah. Berikut merupakan politik islam di luar negeri yang berlangsung damai : menjaga kedmaian, menegakkan keadilan, memenuhi janji, menjaga hak- hak dan kebebasan non muslim, serta melakukan tolong men\olong kemanusiaan dan saling toleransi.

Sementara Islam membenci peperangan. Perang hanya akan menimbulkan kesedihan, keruskan, penghancuran dan pembunuhan. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

قال رسول الله : لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولاتدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخوالمسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا، ويشير الى صدره ثلاث مرّات. بحسب امْرىء من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. (رواه مسلم)
Janganlah kamu semua hasad menghasad, jangan pula kecoh mengecoh, jangan benci membenci, jangan seteru menyeru dan jangan pula setengah dari engkau semua itu menjual atas jualannya orang lain. Dan jadilah hamba Allah sebagai saudara. Seorang muslim itu adalah saudara orang Muslim yang lain. Janganlah ia menganiaya saudaanya, jangan merendahkannya dan jangan menghinanya- enggan memberi pertolongan padanya. Ketaqwaan itu ada di sini- dan beliau menunjuk kea rah dadanya sampai tiga kali. Cukuplah seseorang itu menjadi orang jelek, jikalau ia menghina saudaranya sesame muslim. Setiap orang muslim terhadap orang muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.

Prinsip- prinsip islam diluar negeri dalam keadaan perang :

1. Menentukan tujuan peran. Perang dalam islam bukan semata- mata ada keinginan untuk perang namun diakrenakan oleh sebab karena ingin mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam tujuan perang itu menahan serangan musuh dan melawan kedzaliman dan mengamankan da’wah yang membawa kebajikan untuk seluruh umat.

2. Melakukan persiapan. suatu negara harus selalu berada dalam kekuatan dan persiapan dalam menahan perang dan mencegah perang itu terjadi.

3. Tidak meminta bantuan musuh untuk mengakahkan musuh. Umat islam harus berhati- hati dengan musuh yang menunjukan senang dengan landasan- landasan islam padahal mereka akan merusak landasan islam itu sendiri dan apabila itu terjadi maka akan terjadi lebih fatal.

4. Menepati perjanjian dan persetujuan. Tidak boleh melakukan pelanggaran dalam perjanjian kecuali dalam keadaan darurat karena perjanjian dan persetujuan adalah damai .

5. Menjalankan hukum dan adab islam dalam perang. Islam melarang untuk membunuh wanita, anak kecil dan orang tua kecuali orang tersebut turut memerangi isalam dalam tipu muslihatnya. Dilarang membunuh secara khianat tanpa mengumuimkan terlebih dahulu sikap perang. Dilarang merusak jenazah musuh sekalipun hal yang sama dilakukan terhadap njenazah umat muslim. Mengubur jenazah- jenazah mush sebagai bentuk kemanusiaan. Memperlakukan tawanan dengan baik. Dengan demikian jelaslah islam membenci adanya peperangan.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan. Pemikiran tersebut berurupa pedoman, keyakianan, hukum atau aktivitas atau informasi. Beberapa prinsip Politik Islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah. Menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan landasan Al – Qur’an dan Al- Hadits yang tertera diatas. Mentaati perintah Allah Rosulullah dan Ulil Amr ( Pemegang Kekuasaan ) dan menepati janji. korelasi pengertian politik islam dan politik menghalalkan segala cara sangatlah bertentangan. Pemerintah yanng otoritera adalah pemerintah yang dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat mengayomi dan dan melindungi masyarakat. Yaitu pemerintahan yang menyimpang dari prinsip- prinsip Islam. Dalam politik luar negerainya Islam mengajarkan untuk menjaga peradamaian. Walaupun demikian Islam juga memperbolehkan untuk adanya perang, namun dengan sebab yang sudah jelas karena mengancam kelangsungan umat muslim itu sendiri. Dan perang inipunsudah mempunyai hukum dan ketentuan- ketentuan yang aamengaturnya. Politik Islam menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat. Dan perlu di ingat sebagai manusia kita adalah Pemimpin seperti yang terdapat dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجال راع في أهله، ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها، ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسئول عن رعيته، والرجال راع في مال ابيه ومسئول عن رعيته.
(البخارى و مسلم)
Hadis Ibnu Umar r.a. Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w berkata: baginda telah bersabda: kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Manakala seorang isteri adalah pemimpin rumahtangga, suami dan anak-anaknya, dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan dia akan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur’an dan Al- Hadits.

2. M Quraish Shihab, 2000 : dibaca lewat internet.

3. Ibn Khaldum 1406 M : dibaca lewat internet.

4. Al Mawaidi 1058 M : Al- Ahkam Al- Shultaniyah .2007 (dibaca lewat internet)

5. Muhammad Rasyid Ridhha : Al Khalifah dan Al Amanah.2007 (dibaca lewat internet)

6. Ali Abdul Halim Mahmud 1998 : dibaca lewat internet

DAFTAR ISI

1. BAB I.............................................................................................................................................

PENDAHULUAN...........................................................................................................................

1.1 LATAR BELAKANG...............................................................................................................

1.2 RUMUSAN MASALAH...........................................................................................................

1.3 TUJUAN PENULISAN............................................................................................................

2. BAB II............................................................................................................................................

PEMBAHASAN.............................................................................................................................

2.1 Pandangan Islam Mengenai Politik Yang Menghalalkan Segala Cara..............................

2.2 Pendapat Islam Tentang Pemerintah Yang Otoriter...........................................................

2.3 Pandangan Islam Mengenai Perang Negara Islam Melawan Negara Barat......................

3. BAB III...........................................................................................................................................

PENUTUP.....................................................................................................................................

3.1 Kesimpulan.............................................................................................................................